Pemilukada & Pemimpin Aceh

Tidak lama lagi ureung aceh akan kembali memilih Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati, Walikota-Wakil Walikota. Pemilukada seperti menjadi kegiatan rutinitas lima tahunan rakyat. Terasa sangat singkat waktu lima tahun itu. Baru saja rasanya Pemilukada yang lalu, mereka telah memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, juga Walikota-Wakil WAlikota. Lima tahun yang lalu merupakan bagian dari awal sebuah sejarah baru bagi Aceh. karena Aceh merupakan daerah pertama di Indonesia yang mengikutsertakan calon independen dalam Pilkada, dan telah terbkuti calon Independen memenangi Pemilukada.

Berbicara Pemilukada berarti membicarakan nasib rakyat, bagaimana nasib rakyat ke depan tergantung pemimpin yang terpilih. Sebagian calon yang akhirnya terpilih, tetap konsisten dengan apa yang diucapkan ketika kampanye. Namun  sebagian lainnya, janji hanya tinggal janji. Masyarakat hanya batu loncatan yang membawanya menjadi terkenal dan berkecukupan. Kerena memang realita, sebagian dari calon berangkat dari bukan orang berada, sehingga akibatnya tujuan akhirnya adalah memperkaya diri dan melunasi utang-utang ketika kampaye. Tidak aneh bila dia tidak sempat (tidak pernah) memikirkan rakyat yang telah membantunya terpilih, karena waktu lima tahun sangat singkat, dia harus mundur dan datang Pilkada selanjutnya.

Nampaknya masyarakat tidak lagi ambil pusing dengan fenomena ini, dari Pemilukada/Pilkada yang telah menjadi rutinitas lima tahunan, hingga para pemimpin dan wakil yang dipilih tidak pernah menepati janji, itu semua hanya sebagai pelengkap derita dari penderitaan yang telah mereka rasakan. Krisis kepercayaan ini telah mengakar di masyarakat.

Munculnya krisis kepercayaan itu dari masyarakat, dikarenakan mereka telah banyak dikecewakan oleh orang-orang yang mereka berikan kepercayaan. Masyarakat geram dan kesal serta tidak simpatik lagi terhadap pemerintah. Sehingga mereka hanya berkata “bah meunan, yang penting bek karu-karu le, mangat ta mita rezeuki” (biarkan saja seperti itu, yang penting tidak ada konflik lagi, kita mudah mencari rezeki).

Semoga para calon pemimpin sadar dan kembali ke jalan yang benar. Pada dasarnya memang setiap orang berhak menjadi pemimpin, tetapi sangat diperlukan kesiapannya sebagai pemimpin. Menguasai bermacam ilmu pengetahuan dan agama, serta yang terpenting adalah memahami dan mengerti masalah rakyat, serta punya konsep yang dapat memajukan dan mensejahterakan rakyat, dapat berbuat maksimal untuk rakyat, bukan untuk kepentingan diri sendiri.

Harapan kita, Pemilukada di Provinsi Aceh kali ini dapat berjalan sukses dan memberikan hasil yang diharapkan. Para calon benar-benar mewakili rakyat, bertujuan untuk mensejahterakan rakyat bukan untuk kepentingan diri sendiri dan kelompok. Oleh karena itu para calon harus memulai dari sekarang, kiranya belum terlambat untuk menjadi seorang calon pemimpin yang ikhlas, jujur, adil dan mengerti dengan persoalan masyarakat.

ACEH HARUS TETAP DAMAI

Mantan kombatan dan 15 panglima wilayah eks Gerakan Aceh Merdeka [GAM] berencana membuat partai politik lokal baru sebagai upaya mengakomodasi aspirasi masyarakat di provinsi itu.

"Intinya keputusan hari ini kita sepakat untuk membuat satu wadah partai lokal. Target kita membentuk misi Aceh ke depan sesuai MoU, dan kesejehteraan masyarakat secara demokratif yang diperlukan masyarakat Aceh sekarang," kata salah seorang mantan petinggi kombatan GAM Sofyan Dawod di Banda Aceh, Kamis 16 Februari 2012.

Sofyan menjelaskan, partai itu sudah direncanakan enam tahun lalu. Harapan mereka dulunya Partai Aceh (PA) bisa mengakomudir semua aspirasi mereka menyangkut demokrasi, ternyata tidak seperti yang mereka inginkan. “Kami kira selama ini Partai Aceh ibarat perahu yang bocor,” tukas Sofyan Dawood. “Partai ini tidak ada membuka peluang untuk pembelot PA, kita buat partai untuk masayarakat Aceh dan eks kombatan,” sambungnya.

Rapat konsolidasi ratusan mantan kombatan dan panglima wilayah eks GAM itu juga dihadiri calon gubernur Aceh, 15 Panglima Eks Gerakan Aceh Merdeka [GAM] di seluruh Aceh itu telah dipecat oleh Partai Aceh (PA) karena mendukung Irwandi. 

      Mudah-mudahan semua dinamika ini semata-mata sebagai perwujudan dari proses demokrasi yang mulai dicoba dan dirasakan oleh masyarakat Aceh, khususnya para mantan kombatan GAM.

     Namun demikian, pemerintah berikut aparat keamanannya, baik yang berada di daerah (Aceh) maupun di pusat (Jakarta) tetap harus mencermati dinamika situasi Aceh ini dengan baik. Karena tidak menutup kemungkinan situasi dan kondisi ini “sengaja” diciptakan oleh kelompok kepentingan tertentu untuk “memancing di air keruh” Mereka justru akan mendapat keuntungan dengan tenggelamnya kembali Aceh dalam konflik, seperti di masa lalu.

     Kepada seluruh elemen masyarakat Aceh hendaknya menjadi semakin cermat dan bijak dalam berpikir, bersikap, dan bertindak dalam pergaulan sosial sehari-hari. Jangan mudah dan jangan mau dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang berkedok “untuk kepentingan masyarakat”, dengan cara mengikuti kemauan dan rencana mereka, diantaranya dengan berbuat tindakan kriminal dan menentang kebijakan pemerintah RI.

Aceh harus tetap damai, maju, dan masyarakatnya hidup dengan tenteram dan sejahtera.

BERSIHKAN SENJATA ILEGAL DI ACEH

Berbicara senjata sangatlah berbahaya, apabila jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab karena bisa berakibat fatal dan mengancam keselamatan jiwa orang lain. Masih adanya senjata api ilegal di Aceh yang beredar sangat meresahkan masyarakat, oleh karena itu pihak aparat Kepolisian dan dibantu Kodam Iskandar Muda harus secara aktif melakukan razia senjata-senjata ilegal yang masih ada ditangan masyarakat sipil terutamanya pada eks GAM.

Banyaknya kasus kejahatan yang menggunakan senjata api ilegal, baik laras pendek maupun laras panjang telah membuktikan bahwa di Aceh masih banyak senjata ilegal yang belum diserahkan pemegangnya kepada aparat terkait, pasca MoU Helsinki.

Dengan banyaknya kasus kejahatan dengan menggunakan senjata api ilegal maka masyarakat meminta kepada aparat Keamanan Kepolisian untuk lebih mengantisipasi tindak kejahatan bersenjata api ilegal, dengan menggencarkan operasi senjata api ilegal di seluruh Aceh. Aparat keamanan, khususnya Polri jangan sampai kecolongan kembali.

Ditengah konflik regulasi Pemilukada Aceh, aksi-aksi kejahatan bersenjata api ilegal sangat sering terjadi. Apakah ini ada upaya dari kelompok-kelompok tertentu yang ingin mengacaukan Pemilukada Aceh mendatang?. Hal ini harus menjadi perhatian khusus dari aparat Kepolisian untuk bisa mengungkap aksi-aksi kejahatan yang selama ini terjadi.

Menjelang Pemilukada Aceh harus bebas dari senjata api ilegal, masyarakat Aceh berharap kepada aparat Kepolisian untuk bisa mengantisipasinya agar kedepan kasus kekerasan bersenjata tidak terjadi lagi di Aceh. Namun semua itu hanya bisa terwujud apabila didukung oleh seluruh lapisan masyarakat Aceh, mulai dari warga biasa hingga elit politik Aceh. Ingat, keamanan dan ketertiban di Aceh adalahg menjadi tanggung jawab bersama seluruh masyarakat Aceh. Hanya orang bodohlah yang menginginkan Aceh tidak damai.

Mari kita sukseskan Pemilukada Aceh dengan tetap menjaga perdamaian dan keamanan, dengan menjadikan Aceh bebas dari senjata api ilegal, sekaligus mengedepankan aqidah Islam dalam membangun Aceh yang lebih maju.

MENGGUGAT HAM ACEH

Mengawali tahun baru 2012, hampir tujuh tahun sudah warga Aceh menikmati masa damai pasca penandatanganan MoU Helsinki, 15 Agustus 2005. Aceh kini layaknya sedang menjalankan “bulan madu” otonomi yang luas dalam kerangka NKRI (Neagara Kesatuan Republik Indonesia). Bahkan melalui mekanisme demokrasi yang lebih terbuka, para mantan pemberontak GAM telah bermetamorfosa menjadi penguasa baru di Aceh. Mereka tidak saja mendapatkan amnesti umum, tetapi berhasil menduduki jabatan strategis, seperti Gubernur, Bupati dan walikota, termasuk akses ekonomi dan binis yang luas. Tidak hanya itu, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) berhasil didominasi oleh mantan anggota GAM melalui Partai Aceh (PA) yang dibentuk, dan menjadi pemenang Pemilihan Umum lokal di tahun 2007. Belum cukup,  sebuah istana  (Meuligoe) nan megah untuk “Wali Nanggroe” pun sudah disiapkan sebagai wujud dan simbol kekuasaan otonomi yang sangat luas di Aceh. Pemerintah Aceh dan pemerintah pusat, kini telah tereintegrasi.

         Tapi ironisnya, kejayaan politik ini  berbanding terbalik dengan nasib para korban konflik Aceh, yang hingga kini tidak mendapatkan sentuhan “keadilan hukum” dari para pemangku kekuasaan tersebut. Padahal negara telah menjamin hak-hak asasi mereka, baik melalui pasal 18 UUD, yang mengatur tentang HAM, UU. No. 39/1999 mengenai Komnas HAM dan UU. No. 26/2000 tentang pengadilan HAM. 

         Seyogyanya, para korban pelanggaran HAM dan keluarga korban konflik di Aceh bisa menggantungkan harapan kepada mantan aktivis GAM yang kini memegang tampuk kekuasaan Legislatif dan Eksekutif Aceh. Sebagai partai dengan kekuatan kursi yang dominan (33 dari 69 kursi) PA dapat dengan mudah mempengaruhi partai-partai lain untuk mendukung setiap kebijakan, khususnya dalam penegakan HAM. Tapi ternyata hal itu tidak dilakukan. DPRA hingga saat ini tidak juga menuntaskan Qanun pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) sesuai amanah pasal 228 UUPPA dan Pembentukan Pengadilan HAM di Aceh sesuai pasal 229 UUPA. Padahal seharusnya kedua mandat itu sudah harus dilaksanakan selambat-lambatnya setahun setelah UUPA disahkan.

         Tidak ada alasan sedikitpun bagi Pemerintah Aceh dan DPRA untuk berkilah menghindari tanggungjawab mereka dalam menjalankan UUPA, khususnya dalam menuntaskan agenda penegakan HAM. Yang dibutuhkan oleh Irwandi Yusuf dan Muhammad Nazar, hanyalah niat baik, kreatifitas, dan komitmen untuk menghormati, menjalankan dan melindungi hak-hak asasi manusia di Aceh, khususnya bagi korban pelanggaran HAM akibat konflik. Hanya dengan cara inilah, retorika mengembalikan “harkat dan martabat” orang Aceh yang pernah begitu rendah selama konflik bisa dikembalikan.

JALAN PANJANG PERDAMAIAN ACEH

        Fakta menunjukkan, Aceh masih dibayangi potensi konflik pasca tiga tahun kesepakatan damai ditandatangani Pemerintah RI dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Masih banyak persoalan yang dihadapi kedua belah pihak yang harus diselesaikan untuk memenuhi rasa keadilan sesuai MoU Helsinki.

        Namun, potensi konflik itu bisa dicegah apabila para pihak yang dulu terlibat konflik menyikapinya secara bijaksana dengan mempererat rasa saling percaya. Selain itu, semua pihak hendaknya tidak memberi ruang bagi kelompok tertentu yang ingin membuat rakyat Aceh kembali hidup dalam konflik, termasuk apabila pelakunya melibatkan personel KPA, PA, SIRA atau LSM lokal Aceh yg banyak diawaki oleh orang-orang yang dulu menjadi anggota GAM.

    Pasca kesepakatan damai, Aceh sudah mengalami banyak kemajuan, baik dari sisi keamanan, politik, ekonomi, dan pemerintahan. Namun potensi konflik masih mengincar karena ada pihak-pihak tertentu yang ingin membuat Aceh kembali ke masa kelam. Salah satu indikatornya adalah meningkatnya kasus kriminal bersenjata di beberapa wilayah di Aceh. 

       Secara umum, kini Aceh sudah memasuki babak baru dan banyak mengalami perubahan. Antara lain, dari sisi keamanan, tidak ada lagi terjadi konflik TNI-GAM. Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga mulai tumbuh di sektor riil. 

       Namun demikian, dari banyak kemajuan itu ada beberapa kendala yang masih mengganjal hingga tiga tahun MoU. Antara lain, masih ada butir-butir MoU yang belum ada kesepahaman kedua belah pihak, penanganan korban konflik yang belum maksimal, serta meningkatnya aksi kriminal bersenjata yang (menyedihkan) justru melibatkan para mantan anggota sayap militer GAM.

      Bila ini tetap berlangsung, maka sama artinya pihak GAM tidak meng-hormati mereka yang telah berjasa dalam mewujudkan perdamaian di Aceh. Mereka dengan sengaja tidak memelihara perdamaian agar rakyat Aceh tidak kembali jatuh ke jurang konflik yang kembali membawa penderitaan berkepanjangan. Dengan kata lain, GAM justru berniat melibatkan kembali rakyat

dalam konflik dan penderitaan yang berkepanjangan.

       Ingat, masa depan perdamaian Aceh masih harus melalui jalan panjang dan penuh rintangan.

 Akhirnya, merupakan kewajiban semua pihak menjaga agar konflik tidak kembali terulang yang pada akhirnya membuat masyarakat Aceh harus kembali didera penderitaan.