Minggu, 26 Februari 2012

ACEH HARUS TETAP DAMAI



Mantan kombatan dan 15 panglima wilayah eks Gerakan Aceh Merdeka [GAM] berencana membuat partai politik lokal baru sebagai upaya mengakomodasi aspirasi masyarakat di provinsi itu.
"Intinya keputusan hari ini kita sepakat untuk membuat satu wadah partai lokal. Target kita membentuk misi Aceh ke depan sesuai MoU, dan kesejehteraan masyarakat secara demokratif yang diperlukan masyarakat Aceh sekarang," kata salah seorang mantan petinggi kombatan GAM Sofyan Dawod di Banda Aceh, Kamis 16 Februari 2012.
Sofyan menjelaskan, partai itu sudah direncanakan enam tahun lalu. Harapan mereka dulunya Partai Aceh (PA) bisa mengakomudir semua aspirasi mereka menyangkut demokrasi, ternyata tidak seperti yang mereka inginkan. “Kami kira selama ini Partai Aceh ibarat perahu yang bocor,” tukas Sofyan Dawood. “Partai ini tidak ada membuka peluang untuk pembelot PA, kita buat partai untuk masayarakat Aceh dan eks kombatan,” sambungnya.
Rapat konsolidasi ratusan mantan kombatan dan panglima wilayah eks GAM itu juga dihadiri calon gubernur Aceh, 15 Panglima Eks Gerakan Aceh Merdeka [GAM] di seluruh Aceh itu telah dipecat oleh Partai Aceh (PA) karena mendukung Irwandi. 
      Mudah-mudahan semua dinamika ini semata-mata sebagai perwujudan dari proses demokrasi yang mulai dicoba dan dirasakan oleh masyarakat Aceh, khususnya para mantan kombatan GAM.
     Namun demikian, pemerintah berikut aparat keamanannya, baik yang berada di daerah (Aceh) maupun di pusat (Jakarta) tetap harus mencermati dinamika situasi Aceh ini dengan baik. Karena tidak menutup kemungkinan situasi dan kondisi ini “sengaja” diciptakan oleh kelompok kepentingan tertentu untuk “memancing di air keruh” Mereka justru akan mendapat keuntungan dengan tenggelamnya kembali Aceh dalam konflik, seperti di masa lalu.
     Kepada seluruh elemen masyarakat Aceh hendaknya menjadi semakin cermat dan bijak dalam berpikir, bersikap, dan bertindak dalam pergaulan sosial sehari-hari. Jangan mudah dan jangan mau dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang berkedok “untuk kepentingan masyarakat”, dengan cara mengikuti kemauan dan rencana mereka, diantaranya dengan berbuat tindakan kriminal dan menentang kebijakan pemerintah RI.
Aceh harus tetap damai, maju, dan masyarakatnya hidup dengan tenteram dan sejahtera.